Menu

Social Mapping: Haruskah pemetaan sosial dilakukan perusahaan?

“Social Mapping dibutuhkan Perusahaan untuk mengidentifikasi mana program sosial perusahaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mana program sosial yang hanya menjadi keinginan masyarakat”

Perusahaan melakukan social mapping berdasarkan Kepmen LHK RI nomor 1 tahun 2021 tentang acuan social mapping standar PROPER. Social mapping (pemetaan sosial) merupakan suatu cara untuk melakukan pemetaan sosial di masyarakat terkait dengan potensi sumberdaya sekaligus memberikan rekomendasi program sosial yang sesuai dengan visi perusahaan. Perusahaan senantiasa mengupayakan keselarasan antara kinerja operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung jawab sosial, pengembangan lingkungan yang bersih dan sehat, serta kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, Perusahaan merupakan sebuah entitas yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan masyarakat sekitar. Dalam rangka menjaga atmosfer bisnis agar tetap kondusif dibutuhkan kondisi yang kongruen antara keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini, penyusunan program sosial lingkungan yang tepat sasaran, terukur, dan memberikan impact yang cukup penting di masyarakat.

Disisi lain, social mapping (pemetaan sosial) merupakan  satu  metode  visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas masyarakat atau kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menemukan, mendapatkan, mengenali dan mendalami kondisi sosial komunitas/masyarakat tersebut misalnya kondisi pemukiman, sumber-sumber penghasilan, kondisi jalan, kesehatan dan sarana-sarana umum lainnya, ekonomi masyarakat, serta sumber daya alam.

Pengambilan data sekunder melalui FGD

Social mapping didefinisikan “sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik, melalui tahapan yang terencana serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi masyarakat termasuk didalamnya profil dan masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut (Suharto, 2012). Social mapping dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan   masyarakat. Salah satu outcome yang di dapat berupa suatu peta wilayah yang sudah   diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu citra mengenai pemusatan identitas, karakteristik dan profil masyarakat atau masalah sosial.

 Social mapping dilakukan dengan mengkombinasikan kajian data sekunder maupun data primer melalui penelitian lapang (field study). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil studi yang terbaik. Dalam penelitian lapang, tim peneliti menggunakan berbagai teknik penggalian data seperti wawancara mendalam (indePTh interview), focus group discussion (FGD) dan pengamatan lapang. Wawancara mendalam dilakukan dengan seluruh responden yang berkualifikasi informan kunci yang jumlahnya sangat tergantung dari hasil pengembangan di lapangan dengan metode snowballing system. Sedangkan FGD dilakukan dengan warga masyarakat dan tokoh kunci di masing-masing kelurahan/desa. FGD dilakukan secara terstruktur, sehingga memungkinkan pengujian informasi penting dan terarah sehingga peserta diskusi dapat fokus pada suatu topik yang dibahas.

Pengambilan data sekunder melalui wawancara langsung

Sedangkan pengamatan lapang ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi fisik wilayah penelitian dan berbagai aspek penting lainnya. Pengamatan yang lebih mendalam diarahkan untuk aspek-aspek yang berkait dengan isu penting tertentu seperti kondisi pertanian, pemukiman warga, situs bersejarah, lingkungan alam, akses transportasi, kebiasaan atau aktifitas warga dan lain-lain. Metodologi terdiri dari dua hal pokok yaitu metodologi untuk pemetaan isu strategis dan pemangku kepentingan serta metodologi untuk pemetaan sosial. Khusus untuk metodologi analisis pemetaan sosial ditambah dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainability livelihood approach).

Identifikasi isu strategis dan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan, akan lebih baik dilakukan dengan menggunakan acuan dari dua dokumen internasional, yaitu AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) dan ISO 26000: 2010 tentang Petunjuk Tanggungjawab Sosial.

 

Beberapa obyek yang dipetakan dalam kegiatan social mapping antara lain

  1. Posisi geografis  wilayah  sasaran,
  2. Sarana dan prasarana,
  3. Demografis wilayah,
  4. Penyebaran – konsentrasi masyarakat miskin,
  5. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat,
  6. Relasi sosial; hubungan antar kelompok,
  7. Profesi dan pekerjaan-mata pencaharian,
  8. Status kepemilikan harta (kaya, menengah, miskin),
  9. Persepsi terhadap program yang dilaksanakan pemerintah- non pemerintah,
  10. Keterlibatan sosial dalam program, dan
  11. Penyelesaian-penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan budaya.

Sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 3 tahun 2014, ruang lingkup studi social mapping mencakup sembilan hal berikut:

  1. Pemetaan aktor (stakeholders) dan jaringan hubungan antar aktor yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi
  2. Deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor dalam kehidupan masyarakat
  3. Analisis derajat kekuatan (power) dan kepentingan (interest) aktor
  4. Identifikasi mekanisme/forum forum yang menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan umum/publik.
  5. Deskripsi potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi infrastruktur
  6. Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan
  7. Deskripsi jenis–jenis kerentanan (vulnarability) dan kelompok
  8. Deskripsi masalah sosial
  9. Rekomendasi Program pengembangan masyarakat (CD)

 

Info lebih lanjut terkait jasa social mapping (pemetaan sosial) hubungi:
Whatsapp kami di bit.ly/konsultasicsrgratis

Share this Post!

About the Author : SUN


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

  TOP
Open chat